Paradoks Pembangunan Bendungan Bili-Bili

(Sebentar lagi kita terendam banjir)

Pembangunan merupakan kata benda netral, yang maksudnya sebuah kata yang menjelaskan proses dan usaha guna meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat. Disisi lain ada juga yang mendefinisikannya sebagai perubahan suatu kondisi menuju kondisi lain. Saul M Kant mendefinisikan pembangunan sebagai suatu perubahan kondisi nasional yang satu menuju perubahan kondisi nasional yang lain. Pembangunan dengan lingkungan merupakan dua sisi keping mata uang logam, yang mengindikasikan bahwa dua hal bertolak belakang namun disisi lain saling melengkapi.

Pembangunan dengan memperhatikan lingkungan tidak lepas dari pandangan hidup sistem (LiveliHood), yang artinya setiap satuan unit sosial, baik unit terkecil (individu) sampai pada kesatuan unit terkecil (kolektif) saling berhubungan dan berkelanjutan (sustainable). Pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan pemeliharaan lingkungan. Banyak yang berpikir bahwa memelihara lingkungan hanyalah menjaga air, tanah dan udara supaya tidak kotor. Memelihara lingkungan memiliki pengertian yang lebih luas dari itu karena didalamnya terdapat prinsip keadilan untuk alam dan masyarakat, tidak hanya untuk waktu sekarang tetapi juga untuk waktu yang akan datang. Dalam pengertian seyogyanya kita mewariskan keadaan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Kita perlu mewariskan lingkungan yang bersih, damai, sumber daya alam yang berkelanjutan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik.

Sungai Je’neberang yang memiliki panjang 75 km dengan luasan (wilayah coveran) pengalirannya 727 km² bersumber dari Gunung Bawakaraeng, sungai ini sering meluap pada saat musim hujan yeng terjadi pada bulan Desember sampai dengan Januari. Kondisi yang paling parah terjadi pada tahun 1976 hampir 2/3 kota Ujung Pandang (Makassar) tergenang. Air genangan ini berasal dari meluapnya air sungai Jeneberang di daerah bagian hilir Jembatan Sungguminasa, dan saluran-saluran drainase seperti Sinrijala, Jongala, dan Panampu tidak memadai dalam menampung luapan air, disisi lain pada musim kemarau tidak mampu memenuhi kebutuhan irigasi dan air minum masyarakat.

Hal tersebut yang menjadi landasan dibangunnya bendungan Bili-Bili, disisi lain memiliki manfaat yang antara lain, pengendalian banjir sungai Jeneberang yang memiliki debit air 2.200 m³/detik menjadi 1.200 m³/detik; penyediaan air minum dan kebutuhan industri sebesar 3.300 liter/detik; penyediaan air untuk irigasi baik pada musim kemarau maupun musim hujan untuk wilayah Bili-Bili, Kampili, dan Bissua dengan luasan sekitar 24.585 ha pada musim hujan dan 19.540 ha pada musim kemarau; sebagai pembangkit listrik tenaga air sebesar 16,30 MW; pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pariwisata; dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja perikan darat, peternakan ayam potong, dll.[1]

Pembangunan bendungan Bili-Bili yang menelan biaya sangat besar. Proyek pembangunannya merupakan proyek raksasa yang didanai dana pinjaman dari Jepang sebesar 10.895 juta yen atau senilai Rp 259.024.065.884, melalui Proyek Loan OECF/IP-359 dan IP-390.

Pembangunan ini dicanangkan tahun 1992, kerjasama Pemerintah dengan sumber dana dari pinjaman OECF (sekarang JBIC) yang mana kurang lebih model perjanjiannya memberi solusi atas krisis air bersih, pasokan listrik 16,3 MW, kesejahteraan atas masyarakat yang bermukim disekitar bendungan, Makassar dan beberapa wilayah bebas akan banjir, dan mencegah pendangkalan pelabuhan yang merupakan salah satu pemasukan terbesar Sulawesi Selatan, sampai umur bendungan 50 tahun. Dengan kebutuhan pembangunan tersebut maka relokasi bagi masyarakat sekitar 300 Kepala Keluarga (KK), dengan ganti rugi berdasarkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) seharga Rp. 900 – Rp. 2500/meter. Selanjutnya masyarakat ditransmigarasikan menuju lokasi baru termasuk Kabupaten Mamuju (sekarang Sulawesi Barat, pen), Kabupaten Luwu dan wilayah lainnya, baik secara swadaya maupun dengan bantuan pemerintah. Dan model ganti rugi bagi masyarakat setempat tidak jelas realisasinya dan sampai hari ini masih banyak masalah yang bermunculan terutama pada persoalan ganti rugi dan masyarakat yang ditransmigrasikan kembali ke lokasi dengan alasan ditempat yang dijanjikan atau wilayah transmigarasi tidak memenuhi syarat. Ini menggambarkan ada yang tidak beres dengan kebijakan operasional lapangan proyek yang dilaksanakan.

Rampungnya Pembangunan Bendungan Bili-Bili

Daerah Aliran Sungai (DAS) terbagi atas pengwilayahan antara lain : Upper Watersheed (bagian Hulu), Middle Watersheed (bagian Tengah), Lower Watersheed (bagian Hilir). Je’neberang merupakan aliran sungai yang mana DAM Bili-Bili beroperasi terutama pada wilayah tengah, dengan luasan daerah aliran waduk seluas 384,4 km². dengan berbagai stake holders yang berperan yaitu pertanian rakyat, kehutanan, perikanan jaring keramba apung, PLTA, PDAM, Dinas PU, Pemda, dll. Menurut CES Unhas 2001, terdapat kurang lebih 18 pemangku kepentingan yang beroperasi terhadap keberadaan bendungan multifungsi Bili-Bili.[2]

Pencanangan pembangunan tersebut selain menjanjikan pasokan air bersih, llistrik, juga menjanjikan kesejahteraan masyarakat setelah alih fungsi lahan, gambarannya adalah pemerintah setempat menyediakan mata pencaharian baru bagi masyarakat, menyediakan lahan perikanan keramba jaring apung, pariwisata (rekreasi), penambangan tipe golongan C. Dalam pencanangannya diperkirakan, apabila seluruh manfaat waduk telah berfungsi maka, maka setiap tahun dari kontribusi listrik, pengairan air baku PDAM akan mencapai angka 67 Milyar rupiah, dan apabila fungsi lainnya seperti penanggulangan banjir, perikanan, dan rekreasi, turut diperhitugnkan, maka kontribusi dari pengadaan Bendungan akan melewati angka tersebut.[3]

Aplikasi dari peningkatan kesejahteraan tersebut berjalan hingga tahun 2003. menurut (CES Unhas, 2001) bahwa berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka untuk luas efektif waduk yang luasnya 1.233 Ha, total bobot ikan yang dapat diproduksi mencapai 1.210 Ton/tahun dengan dua kali musim panen setahun,, dengan asumsi 20 ekor per m³ dengan kedalaman sekitar 2,5 meter, dengan luas keramba yang digunakan adalah 12,1 Ha, sedangkan pada persoalan usahatani rakyat memiliki fenomena menarik tersendiri, yaitu terdapatnya kecenderungan turunnya produktifitas pertanian sedangkan pembukaan lahan terus dilakukan oleh masyarakat setempat.[4]

Runtuhnya Konsep Ekonomi Bendungan Bili-Bili

Bendungan Bili-Bili memiliki Sabo-Dam dan Sand-Pocket, bangunan ini diperuntukkan untuk menjaga kelestarian multifungsi Bili-Bili dengan kapasitas penampungan sedimen. Berikut lokasi bangunan Sabo-Dam dan Sand-Pocket dan ukuran kapasitas guna menjaga kelestrian bendungan.<span style=”font-size:12pt;font-family:”">[5]

No.	Lokasi	Jenis Bangunan	Kapasitas (m³)
1.	Sungai Jeneberang	Sand-Pocket No. 1	154.000
2.	Sungai Jeneberang	Sand-Pocket No. 2	75.000
3.	Sungai Jeneberang	Sabo-Dam No. 3	108.000
4.	Sungai Jeneberang Hulu	Sabo-Dam No. 4	105.000
5.	Sungai Malino	Sand-Pocket No. 4	111.000
6.	Sungai Jeneberang Lengese	Sand-Pocket No. 5	87.000
7.	Sungai Malino	Sabo-Dam No. 6	101.000
8.	Sungai Kunisi	Sabo-Dam No. 8	86.000
9.	Sungai Kunisi Hulu	Sabo-Dam No. 9	88.000

Sumber : CES Unhas, 2001

Maret tahun 2004, sebagian wilayah Gunung Bawakaraeng longsor, dengan membawa material longsoran diperkirakan sekitar 200 juta meter kubik lebih, dan masih ada ancaman longsoran lanjutan dari pergerakan kaldera yang diamati oleh tim pemantau. Kondisi ini mengganggu fungsi dam dikarenakan material longsoran tidak mampu ditampung oleh Sand-Pocket dan Sabo-Dam yang ada, maka sisa material longsoran tertampung dibagian tengah DAS bagian tengah (middle watersheed). Kejadian tersebut memberikan dampak pada tatanan ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintah setempat kerjasama dengan JICA.

Berdasarkan kalkulasi kapasitas Sabo-Dam dan Sand-Pocket yang ada maka jumlah kapasitasnya mencapai 915.000 m³, sementara runtuhan dinding kaldera yang berasal dari Gunung Bawakaraeng dalam bentuk material mencapai 300 juta m³ ditambah lagi sediment dari erosi tiap tahun mencapai 5.200m³. Kondisi ini jelas tidak mampu ditampung oleh Sabo-Dam dan Sand-Poket yang ada sehingga sisa material longsoran dan sedimen yang ada bermuara dibendungan Bili-Bili, dan juga menutupi lahan pertanian masyarakat.

Usahatani masyarakat setempat sebagian tertutup material longsoran, kondisi ini mengarah pada pembukaan lahan baru di kawasan konservasi hutan yang akan mengganggu stabilitas ekosistem yang ada. Perikanan jaring keramba apung juga demikian tidak mampu mensuplai ikan air tawar untuk kebutuhan pariwisata lesehan disekitar bendungan dan masyarakat perkotaan, dikarenakan bendungan mengalami kekeruhan air mulai dari 29.000 – 152.000 melebihi ambang batas 6000 NTU (Nhepelometric Turbidity Unit). Kondisi tersebut juga mempengaruhi suplai air bersih untuk kebutuhan masyarakat dikarenakan pada musim kemarau bendungan mengalami pendangkalan dan pada musim hujan air keruh dan tidak layak konsumsi. Paling parah adalah Kota Makassar dan sekitarnya masih tetap mendapat suplai air dalam jumlah besar dalam bentuk banjir yang tentu saja merugikan perekonomian dan mengganggu kesehatan masyarakat dengan beberapa ancaman penyakit seperti diare, gatal-gatal, dehidrasi, ispa, dan penyakit-penyakit lainnya.

Hujan yang terus turun

Akhir-akhir ini selama bulan Desember 2007, hujan terus menerus mengguyur dengan deras, dibeberapa tempat di Indonesia telah mengalami berbagai macam bencana akibat curah hujan yang tinggi bahkan sudah menelan beberapa korban. Laporan liputan 6 sore SCTV(26/12/2007) mengatakan, beberapa tempat telah mengalami bencana longsor dan banjir akibat curah hujan tinggi disertai angin kencang, dilaporkan bahwa akibat diguyur hujan dua hari dua malam tempat pariwisata Tawangmangu menelan korban sebanyak 61 jiwa, dilain tempat juga demikian di Bali (Gianyar) longsor dan banjir menelan korban jiwa sebanyak dua orang, sedangkan di pekalongan rumah warga sebanyak kurang lebih 400 KK terendam banjir setinggi dua (2) meter dan sampai saat ini telah menelan korban satu orang.[6]

Sulawesi Selatan juga demikian, terutama Kabupaten Gowa dan Kota Makassar yang sangat dekat wilayahnya dengan Bendungan Bili-Bili, beberapa lokasi telah terendam banjir, dan beberapa tempat juga telah mengalami longsor kecil khususnya jalan poros menuju Malino salah satu tempat wisata alam di Kabupaten Gowa yang melewati konstruksi Bendungan Bili-Bili, Hujan yang terus-menerus mengguyur dengan curah tinggi disertai angin kencang. Air larian tersebut tidak memiliki tempat pembuangan karena beberapa tempat atau kantong-kantong air telah menjadi pusat-pusat perbelanjaan dan didiami oleh masyarakat. Salah satu yang paling besar menahan laju air larian tersebut adalah ditutupnya Tanggul Patompo oleh Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).

Dampak yang timbul dari pembangunan DAM Bili-Bili sampai pada penutupan tanggul Patompo oleh GMTD dapat diamati. Laporan Tribun Timur (24/12/2007), banjir yang terjadi Romang Tangayya (sebuah perkampungan di Antang) kecamatan Tamangapa, kondisi yang terjadi perkampungan terendam air hingga dua meter. Hal ini berefek pada kehidupan sehari-hari warga masyarakat yang terancam kesehatan hidupnya, sumur masyarakat tidak dapat digunakan karena tersapu banjir sehingga masyarakat mengambil alternative untuk keperluan sehari-hari menadah air hujan. Air tadahan tersebut digunakan sebagai keperluan untuk makan dan minum sehari-hari bagi penduduk yang berjumlah sekitar 60-an Kepala Keluarga atau sekitar 630 jiwa. Apabila kondisi masyarakat terus berlangsung demikian masyarakat akan terancam kesehatannya, karena diindikasikan oleh tim kesehatan RS. Wahidin Sudirohusodo bahwa mereka sekarang terancam penyakit ispa, Leprospirosis (penyakit kencing tikus), dan diare. Kondisi air hingga (27/12/2007) air telah mencapai ketinggian 4 meter, banyak warga mennolak untuk dievakuasi dikarenakan hal tersebut menurut mereka adalah sebuah hal yang sudah terbiasa, karena kondisinya hampir sama tiap tahun selama beberapa tahun terakhir.

Menurut laporan Fajar (27/12/2007), tingginya curah hujan mencapai 147-150 milimeter/hari, ini menyebabkan jalan poros Malino-Parigi terputus akibat lumpur bercampu dengan air yang meluap menutupi jalan poros, jalan poros Kabupaten takalar-Kabuaten Jeneponto terendam air sampai 50 centimeter dikarenakan saluran air tidak mampu menampung laju air yang semakin deras, selain itu akan banyak mempengaruhi kualitas air yang berada di Daerah aliran sungai Jeneberang, menurut Pengelola PDAM air kini mencapai 10.000 NTU (Nephelometric Turbidity Unit).

Kondisi ini sangat memperjelas efek dari kebijakan pemerintah mengenai pembangunan Dam Bili-Bili dan pengaruhnya terhadap sistem DAS, yang mana dampaknya sampai pada masyarakat secara negative. Apabila terus dibiarkan maka yakin saja akan menambah deret panjang korban banjir, dan kepercayaan masyarkat akan eksistensi lembaga pemerintah akan semakin berkurang, dan kondisi ini sangat besar pengaruhnya menuju konflik vertical.

Benarkah Makassar Akan Terendam Banjir?

Berangkat dari pandangan hidup sistem bahwa DAS saling berhubungan satu sama lain antara stakesholder ekosistem satu dengan yang lainnya, dengan longsornya wilayah gunung Bawakaraeng mengganggu stabilitas pelestarian DAM dan berefek sampai pada DAS Bagian Hilir.

DAS bagian Hilir merupakan wilayah yang berada paling rendah dan merupakan akhir sistem DAS, dan tentunya yang paling menerima dampak atas kejadian tersebut. Bulan Desember tiap tahun merupakan langganan bagi makassar dan sekitarnya untuk musim hujan. Hujan yang membawa air untuk kelanjutan kehidupan bagi makhluk hidup, karena tanpa air manusia akan menderita, manusia akan dehidrasi. Kebutuhan air bagi manusia sangat beragam mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari sampai pada cuci dan sabagainya.

Air juga memiliki kekuatan (power), yang jika tidak dikendalikan akan membawa petaka bagi mahluk disekitarnya. Banjir adalah salah satunya, banjir membawa debit air yang besar, serta membawa berbagai macam penyakit yang merugikan kesehatan.Untuk konteks Makassar, hujan yang turun deras dibulan Desember sampai Januari tiap tahunnya. Makassar dengan tata bangunan yang rata-rata memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) pada wilayah genangan air (kantong-kantong larian air); seperti daerah Tamalanrea, Toddopuli, Panakukang dan Antang.

Khusus Kota Makassar,menurut Hallaf[7] “menjadi genangan air karena tidak seimbangnya air yang masuk kota, curah hujan dan luapan air sungai dengan pelepasan air ke laut. Penghalang pelepasan air ke laut itu adalah tanggul Patompo dan tanggul lainnya oleh GMTD (Gowa Makassar Tourism Development). Kedua tanggul ini telah dibangun untuk menutup dua cabang sungai (distributary) Jeneberang. Jalan Tol di Utara Kota dan bangunan serta jalan raya dengan sistem drainase yang relatif kecil dalam kota Makassar.”. Selanjutnya, bencana besar ini akan mengakibatkan pelabuhan Makassar akan bertambah cepat proses pendangkalannya. Kondisi tersebut jelas mempunyai efek beruntun (efek domino).

Jangan Lagi Ada Korban Jiwa

Ancaman longsoran lanjutan masih ada, mengingat pergerakan dinding kaldera (kubangan) pasca longsor tahun 2004 lalu, masih tetap memperlihatkan aktivitas dengan adanya longsoran-longsoran kecil yang terjadi pada musim hujan, ancaman longsoran lanjutan diperkirakan masih ada sekitar 100 juta m³. Jika hal ini betul-betul terjadi maka dampak secara sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih besar akan terjadi terutama pada pendangkalan bagian hilir daerah aliran sungai (lower watersheed) yaitu pelabuhan makassar akan terjadi pendangkalan dan yakin saja separuh perekonomian Makassar akan lumpur.

Menurut laporan Fajar (21/12/2007), menyiasati ancaman longsoran lanjutan pasca longsor 2004 silam, diperkirakan 100 juta meter kubik material mengancam. Pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang telah merumuskan konsep-konsepnya, yang isinya antara lain; (a) tindakan struktural, berupa pembangunan Sabo-Dam (tiga buah telah selesai akhir 2007, empat buah telah terkontrak, dan beberapa buah lagi dalam perencanaan); rehabilitasi bangunan yang sudah ada berupa jalan, jembatan penyebrangan, penggalian sedimen pada lokasi Sand-Pocket, pengerukan daerah hulu Bili-Bili kurang lebih 10 juta meter kubik sampai tahun 2008. (b) tindakan non structural : pemantauan secara berkala antisipasi longsoran susulan. (c) Pengembangan regional ; peningkatan jalan evakuasi sejauh 3km, Jembatan Baja, Sabo-Dam yang berfungsi sebagai jambatan, penghijauan disekitar kaldera (100 Ha), pengembangan lokasi buangan 70 Ha, dan penyediaan air bersih untuk masyarakat.[8]

Dengan melihat daya tampung perbaikan (renovasi) yang dilakukan Pemerintah setempat terhadap Sabo-Dam dan Sand-Pocket, timbul keraguan dikarenakan jauhnya perbedaan daya tampung bangunan Sand-Pocket dan Sabo-Dam dengan ancaman material longsoran. Dengan melihat data dan fakta kapasitasnya yaitu rata-rata Sand-Poket dan Sabo-Dam hanya mampu menampung paling banyak antara 100 ribu – 160 ribu meter kubik material longsoran, sementara longsoran material yang mengancam sekitar 100 juta meter kubik.

Seharusnya Bagaimana

Pembangunan Bendungan merupakan bentuk kebijakan pemerintah kementrian Pekerjaan Umum lewat Departemen pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk kerja sama dengan pihak OECF ( sekarang JBIC) dalam bentuk pinjaman sebesar 10,895 juta yen atau sekitar Rp 259.024.065.884, dengan keuntungan-keuntungan seperti yang digambarkan diatas. Masa pencanangan sampai rampungnya pembangunan bendungan menyisakan banyak masalah termasuk gagalnya konsep ekonomi dan pengurangan jumlah air larian dari meluapnya Sungai Jeneberang pasca longsornya wilayah Gunung Bawakaraeng dalam artian kota sebagian masih tergenang air (banjir).

Tentunya setiap masalah yang ada dibutuhkan sebuah konsep penyelesaian pula, meninjau kembali pokok permasalahan dan menjadikannya program utama dalam Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Kabupaten Gowa. Kemudian melakukan penanganan serius secara berkesinambungan dan terpadu terhadap sistem DAS, penanganan serius terhadap pengendalian sediment dan erosi yang telah mengancam, melakukan penelitian terpadu terhadap system DAS terutama bendungan Bili-Bili, dan menanggung kebutuhan warga masyarakat sekitar bendungan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang paling utama adalah meminta pertanggungjawaban pihak OECF (JBIC) yang mencanangkan proyek kerjasama tersebut, dan dianggap mengalami kegagalan dalam segi pelaksanaan proyek kemudian dampak yang terjadi secara sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat.

---

[1] Dept. Pekerjaan Umum direktorat Jenderal Pengairan document 1991;

[2] Central for Environmental Study (CES)Unhas 2001, Study Of Integrated Management On Jeneberang Watersheed Phase II.

[3] ibid

[4] ibid

[5] ibid

[6] Liputan 6 Sore SCTV, media televisi Swasta.

[7] Drs. Abd Hallaf Hanafie. Dosen Pengajar Geografi FMIPA UNM.(Walhi. doc).

[8] Surat Kabar Harian Fajar, 2007.